TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran janggal dalam rancangan APBD 2020 masih terus ditemukan. Jenis anggaran janggal pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI 2020 itu pun beraneka ragam mulai dari alat tulis kantor hingga alat olahraga.
Temuan anggaran janggal dalam plafon anggaran 2020 awalnya diungkap anggota Fraksi PSI DKI Jakarta William Aditya Sarana. Legislator termuda di Kebon Sirih tersebut mengungkap anggaran janggal pembelian lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang mencapai Rp 82 miliar.
Tempo merekap sejumlah temuan anggaran janggal yang dibeberkan legislator Kebon Sirih dan institusi pegiat antikorupsi. Berikut temuan anggaran janggal versi mereka :
William PSI
William awalnya mengungkap kejanggalan anggaran untuk pembelian lem aibon yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, di dalam laman apbd.jakarta.go.id yang mencapai Rp 82 miliar.
Tak hanya lem aibon, kejanggalan lain yang ditemukan adalah pembelian pulpen senilai Rp 124 miliar dari Sudin Pendidikan Jakarta Timur hingga pembelian 7331 unit komputer, server dan perangkat penyimpan data pintar (smart storage) Rp 121 miliar dan pengadaan septik tank Rp 166 miliar.
Ima Mahdiah PDIP
Anggota Fraksi PDI DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan anggaran janggal pada revisi rancangan plafon anggaran 2020 masih ditemukan. Bahkan, Ima menyisir 27 anggaran janggal dalam rancangan APBD 2020.
“Temuan ini sumbernya di dokumen yang sudah direvisi dan terbaru. Yang total anggarannya Rp 89 triliun,” kata Ima saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 7 November 2019. Berikut adalah kejanggalan yang ditemukan Ima:
1. Ballpoint: Rp 633,6 miliar
2. Tinta printer: Rp 258,3 miliar
3. Laptop: Rp 217,4 miliar
4. Komputer PC: Rp 206,7 miliar
5. Kertas F4: Rp 186,7 miliar
6. Buku guru tematik kelas II: Rp 127,7 miliar
7. Lem aibon: Rp 126,2 miliar
8. Meja tulis: Rp 105,3 miliar
9. Buku folio: Rp 78,7 miliar
10. Tinta/toner printer: Rp 59,1 miliar
11. Kursi murid: Rp 53,04 miliar
12. Pasir: Rp 52,1 miliar
13. Tinta printer laserjet: Rp 43,4 miliar
14. Thinner: Rp 40,1 miliar
15. Balliner: Rp 37,3 miliar
16. Helm proyek: Rp 34,2 miliar
17. Kalkulator: Rp 31,6 miliar
18. Penghapus cair: Rp 31,6 miliar
19. Tinta Fujixerox Docuprint 3105 (CT350936): Rp 26,05 miliar
20. Cat minyak berwarna: Rp 19,7 miliar
21. Cat tembok: Rp 18,9 miliar
22. Kaca bening: Rp 18,5 miliar
23. Toner printer: Rp 16,5 miliar
24. Penjilidan buku registrasi akta catatan sipil: Rp 16,1 miliar
25. Rotring: Rp 15,6 miliar
26. Lemari: Rp 10,4 miliar
27. Air mineral: Rp 10,1 miliar
selanjutnya temuan ICW ...
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi
-
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret
-
Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
-
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal
-
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi
4 hari lalu
Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret
9 hari lalu
DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.
Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru
10 hari lalu
Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal
16 hari lalu
Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.
ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor
20 hari lalu
Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012
24 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur
25 hari lalu
Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi
26 hari lalu
Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman
28 hari lalu
tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?
Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?
29 hari lalu
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.